Adde Rosi Khoerunnisa Usul RUU Narkotika Atur BUMN Ikut Serta Bangun Panti Rehabilitasi Narkoba

    Adde Rosi Khoerunnisa Usul RUU Narkotika Atur BUMN Ikut Serta Bangun Panti Rehabilitasi Narkoba
    Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa

    JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mengusulkan dalam Perubahan Kedua Atas UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika) dimasukkan norma-norma keikutsertaan BUMN turut serta berpartisipasi dalam membangun panti-panti rehabilitasi pengguna narkoba. Tujuannya, agar beban rehabilitasi tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah akan tetapi juga kepada BUMN dan perusahaan-perusahaan besar memiliki peran serta dalam membangun panti rehabilitasi.

    Demikian disampaikan Adde saat Rapat Panja RUU Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Panja RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika) yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dan jajaran terkait penjelasan umum substansi RUU tentang Narkotika di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022).

    HUMAS.CO.ID
    market.biz.id HUMAS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Kedepannya tempat panti rehabilitasi harus banyak dibangun agar pengguna narkoba khususnya pengguna satu gram ke bawah bisa direhabilitasi. Hal ini penting juga harus disiapkan juga panti-pantinya. Oleh karena itu, usulan masukan saya yaitu norma-norma terkait keikutsertaan BUMN untuk turut serta berpartisipasi membangun panti-panti rehabilitasi harus dimasukkan ke dalam pasal RUU Narkotika ini, ” ujar Politisi fraksi Partai Golkar tersebut.

    Selain itu, Adde menekankan adanya sinergi Kemenkumham dengan BPOM selain juga dengan Kementerian Kesehatan. Mengingat, sebagaimana diketahui hingga kini masih terdapat adanya macam-macam obat tidak masuk golongan narkoba atau psikotropika serta tidak masuk juga ke dalam lingkup obat-obatan. Maka, diharapkan sinergi Kemenkumham dengan BPOM harus segera terwujud agar jelas mana yang tergolong obat dan mana yang tergolong narkoba berdasarkan RUU Narkotika.

    OPINIPUBLIK.ID
    market.biz.id OPINIPUBLIK.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Disisi lain, sebagaimana dalam Pasal 55 B ayat 2 disampaikan bahwa ‘rehabilitasi telah menjalani proses hukum atau tidak lebih dari dua kali yang diterbtitkan BNN. Pertanyaannya, apa alasannya kenapa harus dua kali? Kenapa tidak satu kali saja kemudian bisa langsung masuk rehab. Jadi menurut saya, satu kali saja sudah cukup dan jangan menunggu sampai dua kali, ” tandas Adde Rosi.

    Legislator dapil Banten I tersebut mengingatkan jangan sampai artian dua kali rehabilitasi yang dikeluarkan BNN itu dikesankan seolah-olah mentoleransi penggunaan narkotika yang masuk rehabilitasi.

    Kepiting Goreng Spesial
    market.biz.id Kepiting Goreng Spesial
    13% Rp 8.509
    Beli sekarang!

    “Karena, Komisi III DPR RI menginginkan agar UU Narkotika ini adalah UU yang paripurna dan UU yang spesial yang dilahirkan oleh DPR RI tahun ini, ” pungkas Adde.

    Sebelumnya, Wamenkumham menyebut ada enam poin penting usulan pemerintah dalam materi perubahan RUU tentang Narkotika. Diantaranya zat psikoaktif baru, rehabilitasi, tim asesmen terpadu, kewenangan penyidik, syarat, tata cara pengujian dan pengambilan sampel serta penetapan status barang sitaan dan penyempurnaan ketentuan pidana. Latar belakang perubahan kedua UU Narkotika untuk meningkatkan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika (P4GN), dan prekursor narkotika. (pun/aha)

    Adde Rosi Khoerunnisa DPR RI KOMISI III GOLKAR
    Publikbabel.com

    Publikbabel.com

    Artikel Sebelumnya

    Puan Maharani: Awasi Ketat Harga Minyak...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Helmi M. Fadhil verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 13

    Postingan Tahun ini: 127

    Registered: Apr 8, 2021

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 16

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Profle

    Muhamad Yasin verified

    Waka Polri Letakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Kediri
    Sertijab Pangdivif 2 Kostrad Dilaksanakan Di Makostrad
    Imbauan Berkendara Tak Pakai Sandal Jepit, Kakorlantas: Proteksi Diri Cegah Fatalitas Kecelakaan
    Ikatan Notaris: Pembangunan Infrastruktur di IKN Berdampak ke Daerah Sekitarnya

    Rekomendasi

    Proses Hukum Harus Berjalan Meski Pemintaan Maaf Hotman Paris Sebagai Cerminan Gentleman Lawyer
    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya
    Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi 

    Ikuti Kami